Baca juga
- pesantren Tazakka Batang
- Pesantren Sabilul Muttaqin Tugu Trenggalek
- Pesantren Darussalam Trenggalek
- Pesantren Fathan Mubina
No 1
Pelaksanaan referendum Timor-Timur pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie merupakan langkah berani dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan berlarut-larut. Sejak integrasi Timor-Timur ke Indonesia pada tahun 1975, banyak pengorbanan telah diberikan, termasuk subsidi yang besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah tersebut. Namun, integrasi ini tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional dan terus menjadi sorotan di berbagai forum dunia. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa posisi negara sering kali dipojokkan oleh resolusi-resolusi PBB yang mendesak penyelesaian masalah Timor-Timur.
Opsi otonomi luas yang ditawarkan oleh Indonesia dalam perundingan tripartit sebenarnya sudah merupakan solusi yang masuk akal. Namun, pihak-pihak yang menolak integrasi tetap menginginkan referendum untuk menentukan nasib mereka, antara memilih otonomi atau kemerdekaan. Menyadari sulitnya mencapai perdamaian jika konflik terus berlanjut, pemerintah Indonesia akhirnya memilih untuk menyetujui pelaksanaan jajak pendapat.
Referendum berlangsung pada 30 Agustus 1999 dan hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor-Timur, sebesar 78,5%, memilih kemerdekaan. Setelah referendum, meskipun terjadi kekerasan, Indonesia dengan bijaksana menyetujui pengiriman pasukan multinasional demi menjaga perdamaian. Sikap ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia dan memenuhi tanggung jawab internasionalnya.
Dengan menerima hasil referendum, pemerintah Habibie memberikan contoh bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, menghargai hak setiap bangsa untuk merdeka, serta berperan sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab.
Dampak positif dari keputusan Presiden B.J. Habibie dalam menerima hasil referendum Timor-Timur adalah...
| (a) | Meningkatkan stabilitas ekonomi di wilayah Indonesia lainnya |
| (b) | Membangun citra Indonesia sebagai negara yang menghargai demokrasi |
| (c) | Menurunkan konflik dengan negara tetangga yang mendukung Timor-Timur |
| (d) | Mengurangi kebutuhan anggaran pertahanan di Indonesia secara drastis |
| (e) | Mengurangi tekanan dunia internasional terhadap Indonesia |
No 2
Pada era Orde Baru, perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia mencapai tonggak penting dengan peluncuran Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa (SKSD Palapa) pada 1976. Kebijakan ini mencerminkan visi pemerintah untuk menyatukan Nusantara melalui komunikasi yang efisien, mengingat luasnya wilayah dan banyaknya pulau-pulau terpencil yang membutuhkan akses komunikasi. Kehadiran SKSD Palapa menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan jangkauan komunikasi yang lebih luas dan merata.
Selain memperbaiki kualitas komunikasi domestik, satelit Palapa juga memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, seperti negara ASEAN dan Papua Nugini, yang menyewa transponder dari Indonesia. Hal ini tak hanya mendatangkan pemasukan bagi pemerintah, tetapi juga memperluas jaringan komunikasi internasional. Teknologi ini memungkinkan penyiaran televisi dan radio menjangkau pelosok Indonesia, membantu penyebaran informasi, dan memperkuat persatuan nasional.
Di sektor keamanan, SKSD Palapa dimanfaatkan oleh Angkatan Bersenjata (ABRI) untuk memperkuat komunikasi dalam menjaga pertahanan negara. Keberhasilan satelit Palapa menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang menggunakan satelit untuk komunikasi domestik dan membuktikan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi yang mendukung integrasi nasional serta hubungan internasional.
Jika SKSD Palapa tidak diluncurkan pada tahun 1976, kemungkinan besar dampaknya terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN adalah …
| A | Indonesia tetap dapat menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara ASEAN melalui cara lain |
| B | Indonesia akan kesulitan menjalin hubungan yang efisien dengan negara ASEAN |
| C | kerja sama di bidang teknologi akan meningkat |
| D | negara tetangga akan menyewakan transponder satelit ke Indonesia |
| E | negara ASEAN akan semakin meningkatkan kerja samanya di bidang teknologi |
No 3
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan tantangan signifikan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan daya beli masyarakat yang masih rapuh, pengusaha UMKM dihadapkan pada dilema: menaikkan harga barang untuk menutupi beban pajak atau mempertahankan harga dan menekan margin keuntungan. Pilihan ini berisiko menekan produksi, lapangan kerja, dan investasi sehingga menciptakan efek domino pada sektor ekonomi lainnya, seperti ritel modern dan manufaktur.
Lebih lanjut, kenaikan PPN dapat melemahkan daya saing produk lokal. Barang lokal yang lebih mahal akan sulit bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan penerimaan negara, berpotensi memperburuk kondisi ekonomi domestik jika tidak diimbangi langkah mitigasi yang tepat.
Untuk meminimalkan dampak tersebut, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang berfokus pada pembelaan terhadap kelompok rentan dan sektor usaha kecil. Langkah pertama adalah memberikan pengecualian PPN untuk barang dan jasa esensial, seperti bahan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Langkah ini akan melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau. Langkah kedua adalah memberikan insentif fiskal bagi UMKM yang harus diperkuat melalui keringanan pajak atau subsidi operasional. Dukungan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan UMKM, tetapi juga memastikan stabilitas lapangan kerja dan kontribusi ekonomi sektor ini. Langkah ketiga adalah melakukan reformasi pajak yang lebih adil. Pemerintah perlu memperluas basis pajak dan mencegah penghindaran pajak untuk mendistribusikan beban secara merata sehingga kenaikan PPN tidak sepenuhnya membebani konsumen dan usaha kecil.
(Diadaptasi dari https://www.kompas.com/)
Pernyataan yang sesuai dengan konsep ekonomi makro terkait kenaikan PPN ini ceteris paribus adalah ....
| (a) | kenaikan PPN merupakan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif terhadap pertumbuhan ekonomi |
| (b) | kenaikan PPN merupakan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif terhadap pertumbuhan ekonomi |
| (c) | kenaikan PPN merupakan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif terhadap stabilitas harga |
| (d) | kenaikan PPN merupakan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif terhadap nilai tukar |
| (e) | kenaikan PPN merupakan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif terhadap stabilitas harga |
No 4
Mohammad Hatta, atau dikenal dengan sebutan Bung Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, telah memberikan warisan pemikiran yang sangat berharga bagi perjalanan bangsa. Sebagai Bapak Koperasi, ia menanamkan nilai-nilai gotong royong dalam bidang ekonomi, yang menjadikan koperasi sebagai solusi atas ketimpangan sosial. Namun, pengaruh Bung Hatta tidak terbatas pada bidang ekonomi. Ia juga memiliki pandangan visioner tentang peran generasi muda, demokrasi, dan tanggung jawab kaum intelektual.
Bung Hatta menegaskan pentingnya hubungan timbal balik antargenerasi. Generasi sekarang harus menjaga dan memperbaiki warisan bangsa agar dapat diwariskan dalam kondisi yang lebih baik kepada generasi mendatang. Pesannya jelas: kerusakan yang dibiarkan hari ini akan menjadi beban di masa depan, sementara upaya perbaikan akan menjamin kesejahteraan jangka panjang.
Selain itu, ia mengkritik keras paham survival of the fittest, yang dianggap bertentangan dengan nilai gotong royong dan keadilan sosial yang menjadi inti masyarakat Indonesia. Dalam era globalisasi, pandangan Bung Hatta itu relevan untuk menjaga semangat kolektivitas di tengah persaingan. Bung Hatta juga memberikan tanggung jawab besar kepada kaum intelektual. Menurutnya, kaum intelektual harus menjadi pemimpin yang bermoral tinggi, memiliki keberanian, dan cinta pada keadilan. Bagi Bung Hatta, membangun bangsa yang adil dan makmur bukan hanya tugas, tetapi juga amanah yang harus diteruskan dari generasi ke generasi.
Pemikiran-pemikiran ini menjadi panduan abadi bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur dalam membangun masa depan.
Berdasarkan pemikiran Bung Hatta, jika paham survival of the fittest diterapkan dalam masyarakat Indonesia, ....
(a) masyarakat Indonesia akan lebih maju karena persaingan bebas mendorong inovasi
(b) nilai kolektivitas dan keadilan sosial akan tergeser oleh individualisme
(c) gotong royong akan semakin kuat untuk melawan dampak persaingan
(d) perekonomian nasional akan menjadi lebih stabil dan adil
(e) perekonomian Indonesia semakin mandiri dan tidak bergantung dengan negara-negara maju
No 5
Tahun 2023 Indonesia menghadapi dampak fenomena El Nino berupa musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Fenomena El Nino ini berdampak pada kondisi cuaca yang lebih kering, sehingga curah hujan berkurang, tutupan awan berkurang, dan suhu meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau tahun 2023 akan lebih kering dari kondisi normal, bahkan lebih kering dari tiga tahun sebelumnya. Hasil monitoring BMKG hingga pertengahan bulan Juli 2023 menemukan sebanyak 63% zona musim telah memasuki musim kemarau. Beberapa daerah yang terdampak cukup kuat adalah sebagian besar wilayah Sumatra meliputi Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung; Seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Daerah-daerah tersebut diprediksi mengalami curah hujan paling rendah dan berpotensi mengalami musim kering yang ekstrem. Prakiraan curah hujan bulan BMKG menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal, bahkan sebagian lainnya akan mengalami kondisi tanpa hujan sama sekali hingga bulan Oktober 2023. Masyarakat Indonesia harus tetap waspada terhadap potensi terjadinya bencana kekeringan.
Bencana kekeringan tentu menimbulkan gangguan pada berbagai sektor kehidupan. Sektor yang paling terdampak dari fenomena El Nino adalah sektor pertanian, utamanya tanaman pangan semusim yang sangat tergantung pada ketersediaan air. Dengan demikian, rendahnya curah hujan akan mengakibatkan lahan pertanian mengalami kekeringan dan pada gilirannya petani mengalami gagal panen. Kemarau panjang harus diantisipasi dengan ketahanan pangan komoditas utama.
Berdasarkan kondisi tersebut BMKG, mendorong pemerintah daerah, khususnya daerah yang diprediksi terdampak serius, untuk melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan secepat mungkin. Mitigasi bertujuan untuk memastikan ketersediaan air dan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan. Caranya dengan melakukan gerakan hemat air, dan menyiapkan tempat cadangan air untuk menghadapi puncak kemarau. Upaya lain yang terkait dengan penyediaan air, BNPB bekerja sama dengan BMKG dan BRIN melakukan rekayasa cuaca dengan menambah hari melati teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menambah suplai air pada danau, embung, sungai, dan sumur. Aksi kesiapsiagaan dilakukan dengan mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BNPB telah melakukan apel kesiapsiagaan di enam provinsi prioritas rawan karhutla seperti Sumsel, Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, dan Kalteng.
Menurut bacaan, dampak fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia adalah ....
| A. | terjadi 63% zona musim di Indonesia memasuki musim kemarau |
| B. | curah hujan dan tutupan awan berkurang, serta suhu meningkat |
| C. | terjadi kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia |
| D. | curah hujan di Indonesia semakin fluktuatif dan tidak menentu |
| E. | terjadi kekeringan lahan pertanian dan petani mengalami gagal panen |
- LBI 2025 - no 1
- LBI 2025 - no 2
- LBI 2025 - no 3
- LBI 2025 - no 4
- LBI 2025 - no 5
- LBI 2025 - no 6
- LBI 2025 - no 7
- LBI 2025 - no 8
- LBI 2025 - no 9
- LBI 2025 - no 10
- LBI 2025 - no 11
- LBI 2025 - no 12
- LBI 2025 - no 13
- LBI 2025 - no 14
- LBI 2025 - no 15
- LBI 2025 - no 16
- LBI 2025 - no 17
- LBI 2025 - no 18
- LBI 2025 - no 19
- LBI 2025 - no 20
- LBI 2025 - no 21
- LBI 2025 - no 22
- LBI 2025 - no 23
- LBI 2025 - no 24
- LBI 2025 - no 25
- LBI 2025 - no 26
- LBI 2025 - no 27
- LBI 2025 - no 28
- LBI 2025 - no 29
- LBI 2025 - no 30